E25- Radhitya Javier Ryhan


Catatan Studi Perpustakaan: Sistem Pemerintahan dalam Perspektif UUD 1945 dan Kajian Ilmiah
 
E25- Radhitya Javier Ryhan 

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan fondasi utama sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam perkembangan sejarah, UUD 1945 mengalami perubahan melalui amandemen untuk menyesuaikan dinamika demokrasi dan kebutuhan masyarakat. Kajian ini bertujuan untuk memahami pasal-pasal penting yang mengatur sistem pemerintahan Indonesia, serta membahasnya dengan pandangan akademik dari artikel ilmiah. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan tidak mampu menilai implementasi prinsip demokrasi dan negara hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.


Ringkasan UUD 1945

1. Pasal 1 ayat (2) dan (3)

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar.”

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”
→ Makna: Menegaskan bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi, sedangkan negara menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum, bukan kekuasaan semata.


2. Pasal 4

“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”
→ Makna: Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, tetapi kewenangannya dibatasi oleh konstitusi.


3. Pasal 5–20

Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang, sementara DPR memegang fungsi legislatif utama.

Pasal 20 ayat (1): “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.”
→ Makna: Sistem checks and balances antara eksekutif dan legislatif untuk mencegah kekuasaan absolut.


4. Pasal 24

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan.”
→ Makna: Menjamin independensi lembaga kekuasaan sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif.


5. Pasal 27–34

Hak dan kewajiban warga negara, meliputi kesamaan kedudukan di mata hukum (Pasal 27), hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kebebasan berserikat, berpendapat, hak atas pendidikan, serta tanggung jawab negara dalam bidang sosial dan kesejahteraan.
→ Makna: Menegaskan konsep negara kesejahteraan yang berpihak pada rakyat.



Ringkasan Artikel Ilmiah

1. Artikel 1

Judul: “Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945”

Penulis: Dr. Maria Farida Indrati (Jurnal Hukum, 2019)

Isi Pokok: Amandemen UUD 1945 memperkuat sistem presidensial dengan mempertegas Pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, tantangan muncul pada praktik politik transaksional di DPR yang sering mencakup prinsip presidensialisme murni.

Relevansi: Menguatkan pemahaman bahwa UUD 1945 berusaha menciptakan sistem presidensial demokratis, namun pelaksanaannya dipengaruhi dinamika politik.


2. Artikel 2

Judul: “Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia dan Amerika Serikat”

Penulis: Prof. Jimly Asshiddiqie (Prosiding Seminar Nasional Ketatanegaraan, 2020)

Isi Pokok: Sistem presidensial Indonesia memiliki kesamaan dengan AS, terutama dalam pemilihan langsung presiden dan pemisahan kekuasaan. Namun, Indonesia memiliki ciri khas berupa prinsip musyawarah dan kekeluargaan yang diterapkan dalam Pancasila.

Relevansi: Menunjukkan bahwa meskipun mengadopsi model presidensial, Indonesia tetap menyesuaikan dengan nilai-nilai lokal dan ideologi bangsa.



Sintesis dan Refleksi

Dari kajian UUD 1945, terlihat bahwa sistem pemerintahan Indonesia menekankan kedaulatan rakyat, kekuasaan kekuasaan melalui perpecahan fungsi lembaga negara, serta jaminan hak asasi warga negara. Sementara itu, artikel ilmiah menunjukkan bahwa meskipun secara konstitusional Indonesia menganut sistem presidensial, dalam praktiknya masih menghadapi tantangan konsolidasi demokrasi.

Sebagai pelajar, saya belajar bahwa memahami UUD 1945 bukan hanya soal menghafal pasal, tetapi menilai bagaimana prinsip negara hukum, demokrasi, dan keadilan diterapkan dalam kehidupan nyata. Pemahaman ini mendorong saya untuk berpikir kritis, taat hukum, serta berpartisipasi aktif dalam menjaga demokrasi di Indonesia.


Daftar Pustaka

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indrati, Maria Farida. (2019). Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945. Jurnal Hukum.

Asshiddiqie, Jimly. (2020). Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia dan Amerika Serikat. Prosiding Seminar Nasional Ketatanegaraan.


Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

E-25 Radhitya Javier Ryhan

Image
Mahasiswa dan Kebhinekaan Menjadi Jembatan Antarbudaya Abstrak Kebhinekaan merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang menjadikan masyarakat hidup dalam keberagaman budaya, bahasa, agama, serta adat istiadat. Mahasiswa, sebagai agen perubahan dan generasi penerus bangsa, memiliki peran penting dalam menjaga sekaligus memanfaatkan keberagaman tersebut sebagai kekuatan, bukan sebagai sumber perpecahan. Artikel ini membahas refleksi pribadi tentang nilai-nilai persahabatan yang diwujudkan dalam kehidupan siswa sehari-hari, terutama dalam upaya membangun keharmonisan sosial, menjadi penghubung antarbudaya, dan menumbuhkan semangat toleransi. Kata Kunci: Mahasiswa, Kebhinekaan, Nilai Kebangsaan, Toleransi, Antarbudaya Pendahuluan: Indonesia dikenal sebagai negara dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keberagaman ini tidak hanya menjadi identitas bangsa, tetapi juga kekuatan yang perlu dijaga bersama. Mahasiswa, sebagai bagian dari masyara...
Read more

E-25 Radhitya Javier Ryhan

 Mata Kuliah: Pendidikan Kewarganegaraan  Topik Refleksi: mahasiswa dan kebinekaan menjadi jembatan antar budaya Nama Mahasiswa: Radhitya Javier Ryhan  NIM: 43125010267 Tanggal: 26 September 2025 Mahasiswa dan Kebhinekaan: Menjadi Jembatan Antarbudaya 1. 🧠 Pemahaman Konsep Kebhinekaan merupakan realitas sosial bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, budaya, bahasa, dan agama. Bagi pelajar, memahami konsep kebhinekaan berarti menyadari bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang dapat menyejahterakan kehidupan bersama. Dengan kesadaran ini, mahasiswa dapat menghindari sikap diskriminatif dan membangun pola pikir inklusif. 2. 🤝 Peran Mahasiswa dalam Kebhinekaan Mahasiswa memiliki posisi strategi sebagai agen perubahan. Di lingkungan kampus yang multikultural, mahasiswa berperan menjaga toleransi, menciptakan dialog antarbudaya, serta mengedepankan sikap saling menghargai. Dengan demikian, siswa menjadi contoh nyata penerapan nilai kebhinekaan dal...
Read more

E-25 Radhitya Javier Ryhan

 Refleksi Observasi Integrasi Nasional di Lingkungan Kampung a. Pendahuluan Observasi ini dilakukan di lingkungan kampung tempat saya tinggal selama dua minggu. Saya memilih lokasi ini karena kampung merupakan tempat yang mencerminkan keberagaman masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan observasi ini adalah untuk melihat bagaimana interaksi antarwarga yang berbeda latar belakang dapat memperkuat integrasi nasional, yaitu proses penyatuan masyarakat yang beragam menjadi satu kesatuan yang harmonis. b. Temuan Observasi Selama observasi, saya melihat berbagai bentuk interaksi positif antarwarga. Salah satunya terlihat saat kegiatan kerja bakti membersihkan selokan dan jalan kampung yang diikuti oleh warga dari berbagai usia dan latar belakang. Mereka bekerja sama tanpa memandang perbedaan suku atau agama. Selain itu, pada saat perayaan Maulid Nabi, warga non-Muslim turut membantu menyiapkan makanan dan dekorasi, menunjukkan adanya sikap saling menghargai antarumat beragama. Feno...
Read more